Home / News / Nasional / Fraksi PKB DPRD DKI: Program OK OCE Cenderung Tak Terlihat

Fraksi PKB DPRD DKI: Program OK OCE Cenderung Tak Terlihat


Fraksi PKB DPRD DKI: Program OK OCE Cenderung Tak Terlihat

Jakarta - Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang banyak mengalami tumpang tindih mulai tahun 2018 hingga saat ini. Banyak program kerja Pemprov DKI yang belum terealisasikan dengan baik, salah satunya program pembinaan kewirausahaan OK OCE yang cenderung tidak terlihat.

"Kegiatan pembinaan kewirausahaan yang dijanjikan lewat program OK OCE hingga saat ini cenderung tidak terlihat. Janji Pemprov DKI Jakarta yang dikatakan mampu meningkatkan jumlah usahawan yang kemudian akan selaras dengan penyerapan tenaga kerja masih minim peminat," kata anggota Fraksi PKB DPRD DKI Sudirman dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Rapat tersebut merupakan rapat paripurna lanjutan yang menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2018 dan Raperda pengelolaan barang milik daerah dan pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan.

Awalnya, Sudirman mengapresiasi LKPJ yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada rapat paripurna sebelumnya pada Selasa (2/4) lalu. Dia mengapresiasi indeks pembangunan manusia (IPM), indikator ekonomi, dan indikator sosial yang dicapai Pemprov DKI meskipun dengan berbagai catatan.

Sudirman lalu menilai sejumlah program yang dijanjikan Pemprov DKI dinilai ada yang tumpang tindih bahkan tidak terlihat dampaknya, contohnya program OK OCE yang disebut tidak memiliki dampak yang dirasakan masyarakat. Untuk itu Sudirman meminta Pemprov DKI segera mengkaji program OK OCE karena menurutnya tidak dirasakan oleh warga Jakarta.

"Efek dari kegiatan ini pun kami rasa sangat tidak maksimal sehingga kami berharap Pemda DKI Jakarta mengevaluasi sehingga kami berharap pemerintah DKI Jakarta mengevaluasi materi kegiatan yang dimaksud, dan bahkan cenderung hanya dijadikan sebagai tempat penyaluran kaderisasi kelompok tertentu," ujarnya.

Selain itu, menanggapi Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan, Sudirman meminta Pemprov DKI memikirkan dampak setelah dicabutnya Perda ini. Dia berharap jika Perda ini dicabut jangan sampai menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

"Perlu dipertegas bagaimana upaya yang lebih optimal untuk mengendalikan tingkat gangguan dari kegiatan usaha, misalnya berkaitan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Kami berharap upaya mitigasi dampak pencabutan ini harus dikaji dengan lebih teliti, karena kami ingin kemudahan dalam membuka usaha melalui Perda ini bisa memajukan masyarakat tanpa menimbulkan dampak sosio kultural dan konflik yang akan terjadi di tengah masyarakat," jelasnya.

 

Sumber: detik.com







Login disini untuk memberikan komentar

 

comment0 Responses
  1. Belum ada komentar

menu
menu