Home / News / Nasional / Pola Bisnis Akumobil Mirip First Travel Gunakan Skema Ponzi

Pola Bisnis Akumobil Mirip First Travel Gunakan Skema Ponzi


Pola Bisnis Akumobil Mirip First Travel Gunakan Skema Ponzi

 

Polisi mencatat setidaknya 350 orang menyatakan menjadi korban penipuan perusahaan Akumobil. Mereka melapor setelah Polrestabes Bandung membuka posko korban Akumobil.

Hendrik Heru Hendratno, salah satu pembeli mobil melalui Akumobil, menjelaskan sebelumnya pihak perusahaan pernah mengadakan flash sale atau promo di beberapa supermarket dengan harga menggiurkan.  

Heru membeli mobil ketika Akumobil mengadakan flash sale di Trans Studio Mall (TSM) pada bulan Juli lalu. Mobil yang dia beli adalah Suzuki Ignis dengan harga Rp 50 juta. Harga itu jauh lebih murah dari harga di dealer lain yang mencapai Rp 167 juta untuk tipe terendah.

Iming-iming harga yang lebih murah dari pasaran tersebut mirip dengan kasus umrah First Travel yang menggunakan skema ponzi. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan kemiripannya adalah mengimingi konsumen dengan harga sangat murah.

"Ciri-cirinya (skema ponzi) menjual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasar. Dulu misalnya kasus umrah, bagaimana mungkin First Travel bisa mengumrahkan jemaah dengan hanya Rp 8 juta," ujar Tulus kepada kumparan, Selasa (5/11).

Menurutnya, bagi masyarakat yang memahami bisnis, skema ponzi mudah dideteksi. Namun sayangnya saat ini masih banyak masyarakat yang tergiur dengan penawaran harga murah, meski tak masuk akal. "Memang skema ponzi itu di awal-awal akan membius konsumen dengan berbagai harga yang murah, dengan kemudahan transaksi, tapi risikonya sangat tinggi," ucapnya.
Skema ponzi sebenarnya sudah ada sejak satu abad lalu. Pola bisnis itu diciptakan Charles Ponzi di Amerika Serikat. Namun, karena risiko yang tinggi, skema ponzi sudah dilarang di Indonesia.

Tulus menuturkan perusahaan atau pebisnis yang menggunakan skema ponzi dapat dijerat dengan pidana. Sebab, skema ponzi sudah dinyatakan transaksi ilegal. "Seperti kasus umrah First Travel. Nah skema ponzi itu yang mengawasi dalam konteks jasa keuangan ya OJK, OJK dan kepolisian untuk membongkar ini," ucap Tulus.  Artinya, untuk menangkal keberadaan skema ponzi dibutuhkan peran dari OJK, polisi hingga dinas perdagangan setempat. Terlebih masyarakat calon konsumen di era digital ini semakin susah mendeteksi skema ponzi. "Dengan bisnis yang sekarang era digital itu menjadi sangat susah bagi konsumen menentukan ini skema ponzi atau bukan. Ini polisi harus mengusut bersama OJK. Kalau ini menggunakan skema ponzi, ini sejak awal sudah dilarang, itu ilegal," tegasnya.

 

Sumber : Kumparan.com, Dok. : pixabay.com

 

 



Artikel Terbaruartikel terbaru lainnya

Kisah Pilu Fikri, Santri "Peramal" Prabowo Jadi Menteri

access_time 29 Oktober 2019 21:48:25 folder_open 77

Gambar Pedesaan atau Gajah yang Pertama Kali Dilihat?

access_time 29 Oktober 2019 21:29:45 folder_open 74

Sejarah Panjang Tupperware, Wadah Favorit Emak-Emak

access_time 29 Oktober 2019 12:24:58 folder_open 69




Login disini untuk memberikan komentar

 

comment0 Responses
  1. Promoted Promosikan Bisnis Anda bersama AdsMart by Komiqu.com

    Promosikan bisnis atau produk Anda bersama AdsMart by Komiqu.com, cuma Rp. 10.000 / hari saja bro..

  2. Belum ada komentar

menu
menu