Home / News / Nasional / Sri Mulyani Tambah Anggaran 62 T untuk Atasi Corona, KPK Ancam Hukum Mati bila Dikorupsi

Sri Mulyani Tambah Anggaran 62 T untuk Atasi Corona, KPK Ancam Hukum Mati bila Dikorupsi


Sri Mulyani Tambah Anggaran 62 T untuk Atasi Corona, KPK Ancam Hukum Mati bila Dikorupsi

Pemerintah terus memprioritaskan penangkalan wabah virus corona. Untuk itu, pemerintah memberikan alokasi anggaran khusus untuk penanganan untuk virus asal China ini. 

Alokasi anggaran tersebut nantinya akan dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga independen ini akan berfungsi mengawasi aliran dana untuk penanggulangan virus corona hingga memberikan hukuman mati bagi koruptor.

Pemerintah kini memfokuskan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19. Bahkan sejumlah belanja pemerintah dialihkan atau direalokasi untuk percepatan penanganan virus corona yang telah mewabah secara global tersebut.   
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebanyak Rp 62,3 triliun belanja kementerian dan lembaga akan direalokasikan untuk penanganan COVID-19. Angka ini lebih besar dari yang disampaikannya pada Rabu (18/3) sebesar Rp 5-10 triliun.  

uk melaksanakan berbagai macam permintaan yang sesuai dengan urgensi di kesehatan, kami sampai hari ini sudah identifikasi Rp 62,3 triliun dari belanja K/L yang akan bisa direalokasikan untuk bisa diprioritaskan sesuai arahan presiden,” ujar Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (20/3).   
Dia melanjutkan, dana tersebut diperoleh dari hasil penghematan sejumlah belanja di kementerian/lembaga. Termasuk belanja barang, seperti perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen, honor, hingga output cadangan.   
Nantinya, dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas. Mulai dari pengadaan alat kesehatan, penyediaan rumah sakit, hingga dunia usaha.   
“Kami terus minta seperti PUPR dan kementerian yang anggaran belanja besar untuk spacing atau dalam hal ini memperpanjang pelaksanaan kegiatan, sehingga mungkin tidak di-drop sama sekali tapi multiyears sehingga beban tidak semua di 2020,” kata Sri Mulyani.  

KPK mulai bergerak mengawasi sektor anggaran penanggulangan bencana nonalam, COVID-19. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan agar dana tersebut tak dikorupsi.  

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengatakan, sebagaimana tugas pokok, pihaknya akan melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah. Tujuannya agar dana yang disalurkan tepat sasaran, tepat guna, efektif, dan bebas dari penyelewengan.  

"Jangan sampai anggaran bencana dikorupsi oknum yang tidak punya empati. Kami berharap itu tidak terjadi. Masak sih, kondisi rakyat lagi susah terus ada oknum yang korupsi," kata Firli saat dihubungi, Rabu (18/3).  
Firli juga mengingatkan, adanya ancaman hukuman mati bagi siapa saja yang menyelewengkan dana bantuan bencana. Ancaman pidana mati, kata dia, diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).  
"Masalah wabah virus corona adalah bencana non-alam dan pemerintah telah mengambil langkah langkah penanganan termasuk mengalokasikan anggaran. Kita memberi dukungan seluruh langkah yang diambil karena penyelamatan kehidupan itu menjadi prioritas," kata dia. 

 

Sumber : Kumparan.com



Artikel Terbaruartikel terbaru lainnya

Covid-19, Vitamin C dan Kekebalan Tubuh

access_time 18 April 2020 10:53:01 folder_open 211

Pengusaha Cantik Asal Semarang yang Pekerjakan Puluhan Difabel

access_time 21 Maret 2020 11:21:55 folder_open 106

Nasihat Habib Jindan Agar Tak Kawatir Soal Rejeki

access_time 14 Maret 2020 11:40:13 folder_open 70




Login disini untuk memberikan komentar

 

comment0 Responses
  1. Promoted Size Inn Hotel Cirebon, Low Budget 3-Stars Hotel

    Hotel nyaman dengan Lokasi strategis ditengah pusat kota Cirebon, dekat dengan shopping center, CSB dan Grage Mall

  2. Belum ada komentar

menu
menu