Home / News / Nasional / Gelombang PHK dan Ancaman Pengangguran Akibat Corona

Gelombang PHK dan Ancaman Pengangguran Akibat Corona


Gelombang PHK dan Ancaman Pengangguran Akibat Corona

Lesunya dunia industri karena virus corona menyebabkan perusahaan mesti melakukan berbagai efisiensi. Imbasnya, perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sebagian lainnya ada yang merumahkan pekerja.

Perusahaan di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta sudah mulai melakukan langkah tersebut. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI, meminta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan melapor ke kanal yang telah disiapkan seperti di email [email protected] Pelaporan dibuka hingga Sabtu (4/4). 
Hingga Jumat (3/4) pukul 10.30 WIB, total sudah ada 25.408 pekerja yang di-PHK dan dirumahkan melapor ke Disnakergi DKI Jakarta. Pekerja ini berasal dari 4.235 perusahaan. 
Dari data itu, Disnakergi DKI Jakarta merinci ada 3.633 perusahaan yang merumahkan 21.797 pekerja. Kemudian, 602 perusahaan melakukan PHK kepada 3.611 pekerjanya. 
Sementara itu di Jawa Timur, Ketua Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Emil Dardak, menyebut pandemi virus corona juga berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah pekerja sektor formal.

Data itu dia dapat setelah mendapatkan hasil kuisioner yang disebarkan pada 100 pabrik dengan jumlah pekerja mencapai 55 ribu orang. Dari kuisioner itu, tercatat hanya 1,48 persen karyawan atau sebanyak 814 karyawan yang terkena PHK akibat pandemi virus corona. 
"Ada yang akhirnya harus mengurangi pekerja di pabrik tapi tidak dominan," ucap Wagub Jatim tersebut di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (3/4). 
Emil menjelaskan, para pekerja yang terkena PHK ini bakal diprioritaskan mengikuti program Pra Kerja oleh Disnaker Jatim. Dia tengah berkoordinasi dengan Project Management Office (PMO) Program Pra Kerja, agar para pekerja yang di PHK bisa diprioritaskan untuk mengikuti program tersebut. 
Hal serupa juga terjadi di Jawa Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jabar, Mochamad Ade Afriandi, mengatakan dari hasil pantauan di 502 perusahaan yang ada di Jabar, 86 persen atau lebih dari 400 perusahaan mengaku terdampak corona.

Dampak yang dimaksud misalnya seperti kesulitan mendapatkan bahan baku karena mayoritas perusahaan di Jabar mengimpor bahan baku dari negara-negara yang menerapkan kebijakan lockdown. Dampak lainnya adalah buyer dan supply chain, yang mana negara tempat buyer berada juga lockdown. 
Selain itu, sambung Ade, para buyer pun mengalami ketidakpastian ekonomi di negaranya sehingga menetapkan kebijakan seperti menunda, mengurangi, bahkan juga membatalkan pesanan. Akhirnya, barang yang hendak dikirim perusahaan menumpuk di gudang dan tidak mendapat keuntungan apa pun. 
Akibat dampak tersebut, Pemprov Jabar meminta serikat pekerja untuk memberi informasi terkait kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan terdampak. Diketahui perusahaan yang tersebar di Jabar sejauh ini sejumlah 47.221 yang terdiri dari perusahaan skala besar, sedang, kecil, dan mikro. Tidak seluruh perusahaan itu terdampak wabah corona. 

Laporan dari pekerja yang diberikan ke Pemprov Jabar kemudian didata dan diolah pada 1 dan 2 April. Hasilnya, data sementara tercatat 40 ribu pekerja mesti dirumahkan dan 3 ribu pekerja di PHK. Data tersebut diperoleh dari perusahaan yang tersebar di 21 dari 27 kabupaten dan kota di Jabar atau 86 persen dari 502 perusahaan yang terdampak. 
Ade memastikan, data tersebut belum final dan bakal terus diperbarui. Dia akan menyampaikan hasil pendataan sementara untuk kepentingan kartu pra kerja pemerintah pusat melalui Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 6 April mendatang. 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 1 April 2020, sudah ada setidaknya 56 perusahaan yang melakukan PHK dan sebanyak 2.311 pekerja terkena PHK. Sementara, ada sebanyak 153 perusahaan yang merumahkan pekerja mesti tak sampai PHK dan 9.183 pekerja dirumahkan.

"Kami melakukan pendataan dan pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK. Kami koordinasi dengan Pemda dan diteruskan ke Dinas Provinsi dan kabupaten dan kota," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kamis (2/4). 
Menyoal itu, Ida mengarahkan para pekerja yang terkena PHK bisa memanfaatkan kartu pra-kerja. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perusahaan melakukan berbagai langkah alternatif agar pekerja tak sampai di PHK atau dirumahkan. 
Misalnya saja, mengimbau perusahaan agar mengurangi fasilitas pekerja tingkat atas seperti manager dan direktur, mengurangi shift pekerja, membatasi lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, memulangkan sementara pekerja, hingga tidak memperpanjang kontrak bagi yang sudah habis masa kerjanya.

 

Sumber : Kumparan.com



Artikel Terbaruartikel terbaru lainnya

Covid-19, Vitamin C dan Kekebalan Tubuh

access_time 18 April 2020 10:53:01 folder_open 244

Pengusaha Cantik Asal Semarang yang Pekerjakan Puluhan Difabel

access_time 21 Maret 2020 11:21:55 folder_open 125

Nasihat Habib Jindan Agar Tak Kawatir Soal Rejeki

access_time 14 Maret 2020 11:40:13 folder_open 85




Login disini untuk memberikan komentar

 

comment0 Responses
  1. Promoted Kopi Kebersamaan, Kopi Enak Ga Harus Mahal

    Kopi Enak Ga Harus Mahal, dibuat dari biji kopi pilihan asli Indonesia dengan varian rasa yang bikin segar

  2. Belum ada komentar

menu
menu